Krisis; Imigran Muslim Di Eropa
Hak Asasi Manusia
January 1, 2025
Zachary Jonah
Pendukung Partai Demokratik Nasional (NPD) sayap kanan Jerman terlihat sedang memegang spanduk anti-imigrasi di Riesa, Jerman, tanggal 9 September 2015. (credits: Reuters)
MATTEO Salvini, Wakil Perdana Menteri Italia, telah dibebaskan oleh pengadilan Italia, Jum’at (20/12). Hakim yang memutuskan mengatakan pada hari Jumat bahwa “faktanya tidak ada.”
Salvini dinyatakan tidak bersalah dalam kasus penculikan kriminal yang terjadi sejak Agustus 2019. Ketika itu, ia melarang kapal migran berlabuh di negara itu, dan membiarkan mereka terdampar di lepas pantai.
Kasus ini bermula saat Salvini menjabat sebagai menteri dalam negeri pada tahun 2019. Ia melarang kapal penyelamat NGO Open Arms yang berbendera Spanyol untuk berlabuh di Sisilia bersama 147 pencari suaka. Dan, meninggalkan para migran di laut dalam kondisi panas yang menyesakkan selama 19 hari sebelum pengadilan Sisilia turun tangan dan memutuskan bahwa mereka dapat dibawa ke pantai.
Saat itu, Salvini mengutip masalah keamanan nasional, di tengah upaya pemerintah untuk menindak imigrasi ilegal melalui laut ke Italia.
Mengutip Independent, pemerintah di seluruh Eropa tengah dipimpin oleh para simpatisan Salvini. Mereka akan melihat kejadian di Magdeburg sebagai bukti kebijakan mereka.
Bagi banyak orang dan politisi Eropa, identitas pelaku di Magdeburg: sebagai orang Arab sudah cukup. Taleb al Abdulmohsen (50), seorang dokter Saudi, melajukan mobilnya menembus pasar dan menewaskan beberapa orang dan melukai banyak orang lainnya, Jum’at (20/12).
Taleb memiliki profil publik daring sebagai seorang sekularis yang kejam. Ia mengutuk fundamentalis Islam dan multikulturalis Barat dengan kebencian yang sama.
Sementara ketegangan yang timbul dari revolusi domestik Suriah dan mengakibatkan migrasi massal dari Timur Tengah ke Eropa, telah pula meningkatkan ketakutan terhadap terorisme di Eropa.
Dislokasi ekonomi dan sosial yang berkembang pesat di Jerman dalam beberapa tahun terakhir cenderung menjadikan migrasi, yang sebenarnya tidak terkait, pun telah menjadi isu utama dalam pemilihan umum mendatang, pada tanggal 23 Februari 2025.
Sekelompok migran berjalan kembali ke kamp darurat saat matahari terbit setelah gagal menuju Inggris melalui Selat Inggris dengan perahu, di Sangatte, dekat Calais, Prancis, 10 Agustus 2023. (credits: Reuters)
Sepanjang tahun 2024, mengutip context, negara-negara Eropa telah meningkatkan kontrol perbatasan, menindak tegas geng penyelundup, dan mengalihdayakan pengiriman suaka dalam upaya menghentikan para migran mencapai perbatasan mereka.
Lebih dari satu juta orang telah meninggalkan Suriah Uni Eropa, sejak dimulainya perang saudara pada tahun 2011. Dan kini beberapa pejabat Uni Eropa berdiskusi tentang pemulangan sukarela.
Austria bahkan telah menawarkan “bonus pemulangan” sebesar EUR 1.000 kepada warga Suriah yang berada di Eropa.
Setelah meningkatnya dukungan bagi partai-partai sayap kanan, berkemungkinan, akan terbuka “permusuhan” yang semakin besar terhadap para pengungsi dan migran di Eropa.
Jerman akan mengadakan pemilihan umum lebih awal pada bulan Februari 2025. Setelah Kanselir Olaf Scholz kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya bulan ini. Para analis mengira partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD) akan berada di posisi kedua dalam pemungutan suara, di belakang partai konservatif.
Di Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer membatalkan rencana oposisi yang kontroversial untuk menerbangkan ribuan pencari suaka dari Inggris ke Rwanda setelah memenangkan pemilu telak pada tanggal 4 Juli.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menggelar pemilu cepat setelah Partai National Rally (RN) yang berhaluan kanan jauh Marine Le Pen tampil kuat dalam pemilu Eropa bulan Juni dan memimpin gelombang partai anti-imigrasi yang menuntut kontrol perbatasan yang lebih ketat dan memerintahkan permohonan suaka di luar blok tersebut.
Sementara, berdasarkan rencana Italia, hanya laki-laki dewasa dan tidak rentan dari daftar negara yang dianggap “aman” oleh otoritas di Roma yang memenuhi persyaratan untuk ditahan di Albania dan ditarik dengan cepat jika permohonan suaka mereka ditolak.
Pada bulan Juli, partai sayap kanan Vox keluar dari beberapa pemerintahan daerah untuk memprotes kesepakatan transfer sekitar 400 migran muda dari Kepulauan Canary ke daratan Spanyol.
Koalisi baru pemerintah Belanda yang terbentuk pada November 2023 lalu telah berjanji untuk menjadi yang paling ketat dalam hal migrasi di Uni Eropa. Yakni dengan berusaha untuk tidak mengikuti aturan blok tersebut mengenai migrasi dan bertujuan untuk membatasi izin suaka hingga tiga tahun. Koalisi ini juga mempertimbangkan untuk mengirim pencari suaka yang ditolak ke Uganda.
Uni Eropa menyetujui rencana Polandia pada Desember 2024 untuk menangguhkan sementara hak suaka dalam pedoman baru yang ditujukan untuk melawan “ancaman hybrid” dari “persenjataan migrasi” oleh Rusia dan Belarus.
Finlandia meloloskan undang-undang baru untuk memberikan penjaga perbatasan izin untuk memblokir pencarian suaka yang melintasi dari Rusia.
Hal ini terjadi setelah negara tersebut menutup sementara seluruh perbatasannya dengan Rusia pada akhir tahun 2023. Dengan tujuan menghentikan arus pencari suaka, termasuk orang-orang dari Suriah dan Somalia.
Mengutip amnesty, tidak ada definisi hukum yang diterima secara internasional tentang migran. Bahwa istilah “pengungsi”, “migran”, dan “pencari suaka” hanyalah istilah sementara.
Istilah-istilah ini hanya merujuk pada satu pengalaman: meninggalkan negara asal mereka.
Beberapa migran meninggalkan negaranya karena mereka ingin bekerja, belajar, atau bergabung dengan keluarga. Beberapa yang lain merasa bahwa mereka harus pergi karena kemiskinan, memaksakan politik, kekerasan geng, bencana alam, atau keadaan serius lainnya yang ada di sana.
Sehingga, atas nama Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah di setiap negara harus melindungi seluruh migran dari kekerasan, eksploitasi, dan kerja paksa yang bersifat rasis dan xenofobia.
Para migran tidak boleh ditahan atau dipaksa untuk kembali ke negara asal mereka tanpa alasan yang sah.*
