Dugaan Union Busting, Manajemen CNN Indonesia Dipolisikan
Ekonomi & Bisnis
December 6, 2024
Jon Afrizal
Kampanye “Stop Union Busting”. (credits: Industri All Union)
SOLIDARITAS Pekerja CNN Indonesia (SPCI) resmi melaporkan manajemen CNN Indonesia ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana union busting (pemberangusan serikat pekerja), Rabu (4/12). Laporan polisi tersebut tercatat dengan nomor: LP/B/7327/XII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA.
“Telah melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan serikat pekerja UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 jo Pasal 43,” demikian dikutip dari surat tanda penerimaan laporan Polda Metro Jaya, Rabu (4/12).
Mengutip hukumonline, dalam UU Nomor 21 tahun 2000 dijelaskan bahwa serikat pekerja dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
Serikat pekerja juga didirikan agar penyelesaian masalah terkait pemenuhan hak pekerja dapat dipenuhi oleh perusahaan.
Adapun perlindungan terhadap pekerja meliputi kebebasan hak untuk berserikat. Kebebasan berserikat buruh dijamin oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/International Labour Organization (ILO) dan UUD Tahun 1945 serta tercantum dalam UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Sehingga, membentuk serikat pekerja adalah hak dari semua buruh/pekerja. Ini tertuang dalam Pasal 104 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa kebebasan untuk membentuk masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh.
Perlindungan hak pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja, telah diatur pada Pasal 28 UU SErikat Pekerja. Yakni, melarang seseorang menghalang-halangi atau memaksa buruh/pekerja untuk tidak membentuk serikat pekerja.
Pelanggaran terhadap Pasal 28 dapat dikenakan sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda paling sedikit IDR 100 juta dan paling banyak IDR 500 juta.
Ketua Umum SPCI Taufiqurrohman, menjelaskan kronologi peristiwa dugaan pemberangusan serikat pekerja ini.
“Pada tanggal 27 Agustus 2024, SPCI telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 28 hingga 29 Agustus 2024 diberitahukan pembentukan SPCI ke manajemen CNN Indonesia,” katanya, melalui rilis yang diterima Amira.
Namun, lanjutnya, pada tanggal 30 Agustus 2024 terbit surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap para deklarator SPCI.
“Keesokan harinya, para deklarator SPCI dianggap secara sepihak oleh manajemen bukan sebagai karyawan CNN Indonesia,” katanya.
Selanjutnya, terjadi penggalangan tanda tangan kepada seluruh karyawan di tiap divisi untuk menolak keberadaan serikat SPCI.
“Kami memiliki bukti penggalangan tanda tangan oleh para pimpinan divisi kepada para bawahannya untuk menandatangani penolakan serikat SPCI,” katanya.
Menurutnya, delapan pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja merasa dirugikan atas tindakan manajemen. Sebab, telah membuat takut para pekerja untuk berserikat.
SPCI melaporkan dugaan Union Busting yang mereka hadapi ke Polda Metro Jaya, Rabu (4/12). (credits: SPCI)
Pengacara LBH Pers sekaligus kuasa hukum pekerja, Mustafa Layong, mengatakan terdapat delapan orang terlapor yang merupakan bagian dari manajemen CNN Indonesia.
“Para terlapor ini diduga memiliki peran atas tindakan pemberangusan serikat pekerja,” katanya.
Sementara itu, Presidium Serikat Pekerja Jawa Pos (Sekar JP) Agus Dwi Prasetyo mengatakan hak untuk berserikat bagi pekerja media telah dijamin oleh undang-undang, dan serikat pekerja tidak dapat diberangus.
“Ketika ada upaya untuk memberangus serikat pekerja, artinya ada tindakan-tindakan yang melanggar hak pekerja. Dan cara-cara seperti ini harus dilawan secara serius,” katanya.
Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito. mengatakan satu bentuk independensi media diimplementasikan dalam perlindungan bagi pekerjanya dalam melakukan kerja-kerja investigasi.
“Pada konteks ini, upaya pendirian serikat pekerja adalah bagian dari sikap kolektif jurnalis untuk melindungi independensi kerja jurnalis itu sendiri,” katanya.
Mengutip spnibabca, alasan mendasar mengapa perusahaan dan pengusaha melakukan union busting adalah karena perusahaan menganggap serikat dapat berpengaruh buruk bagi kelangsungan bisnis.
Sebab, tuntutan serikat akan upah yang layak, kondisi dan keselamatan kerja yang baik, dan peningkatan kesejahteraan bagi buruh, adalah hal yang merugikan bagi perusahaan. Karena perusahaan tidak lagi dapat mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan buruh.
Union busting atau pemberangusan serikat buruh adalah suatu praktik di mana perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghentikan aktivitas serikat buruh di wilayah perusahaannya. Upaya perusahaan dan pengusaha ini memiliki bentuk yang bermacam-macam dengan menggunakan berbagai macam cara dan alasan.
Secara umum, union busting memiliki dua bentuk dasar.
Pertama, perusahaan dan pengusaha berupaya mencegah buruhnya untuk membangun atau bergabung dengan serikat buruh. Tindakan ini dilakukan agar perusahaan itu bebas melakukan eksploitasi tanpa adanya kontrol dari serikat buruh.
Kedua, adalah berusaha melemahkan kekuatan serikat buruh yang telah ada. Sanksi perusahaan bagi pengurus dan anggota, intimidasi dan tindakan diskriminatif adalah hal umum yang dilakukan untuk melemahkan serikat buruh.
Sebelum kejadian yang dialami serikat pekerja CNN Indonesia, union busting pun pernah terjadi di pekerja media. Mengutip ajisurabaya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lentera yang terafiliasi dengan LBH Pers, pun pernah menerima aduan dari sejumlah pengurus Serikat Pekerja (SP) Jawa Pos pada 6 Agustus 2020 terkait dugaan union busting di lingkungan kerja PT Jawa Pos Koran.
Adapun cara pemberangusan itu adalah melalui pemutusan hubungan kerja yang dibahasakan manajemen dengan sebutan “pensiun dini”. Sebab pihak manajemen berdalih melakukan efisiensi karena dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis perusahaan.
Padahal, di dalam UU Ketenagakerjaan, tidak dikenal istilah “pensiun dini” di dalam hubungan industrial.*
