Borneo; Bukan Pemburu Kepala
Budaya & Seni
January 19, 2026
Muhammad Sarip*
Ilustrasi Orang Dayak dengan kostum perang. (credits: London News)
Tidaklah adil jika mengukur moralitas penduduk Kalimantan tempo dulu menurut standar etik bangsa Eropa dari Barat. Yang terjadi di Kalimantan tidaklah sebarbar yang diimajinasikan pihak luar.
HAMPIR satu setengah abad silam, kapal yang ditumpangi Carl Bock masuk Sungai Mahakam dari pesisir timur Kalimantan. Petualang berkebangsaan Norwegia itu tiba di Samarinda, kota bandar Kesultanan Kutai Kertanegara, pada 16 Juli 1879. Empat hari ia menginap di pusat pemerintahan Oost Borneo di kawasan Pecinan di tepian Mahakam. Lokasi tersebut kini tepat di Jalan Yos Sudarso, Samarinda.
Selepas mencatat pelbagai hal yang ditemuinya di Samarinda, Carl Bock meneruskan perjalanan hingga ke hulu Mahakam. Ia baru kembali ke hilir tiga bulan kemudian. Pria berusia 30 tahun ini mengemban tugas dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk meneliti wilayah tenggara Kalimantan. Selama ekspedisinya di timur Kalimantan, ia difasilitasi oleh Sultan Kutai Aji Muhammad Sulaiman.
Dua tahun kemudian, Carl Bock tersohor sebagai penulis legendaris mengenai penduduk Pulau Kalimantan. Bukunya fenomenal. Judul buku tersebut bernuansa seram: “The Head-Hunters of Borneo”. Buku dengan tebal lebih dari 400 halaman itu terbit di London pada tahun 1881.
“The people were cannibals,” tulis Carl Bock di halaman 132. “Pemerintah Inggris berharap, saya bisa memberikan laporan mengenai orang-orang tidak beradab ini,” tambah Carl Bock.
Label penghuni Borneo sebagai orang berperilaku rendah kembali dibukukan pada 1920 oleh rekan sebangsa Carl Bock. Namanya Carl Lumholtz.
Judul bukunya, “Through Central Borneo, An Account of Two Years Travel in the Land of the Head-Hunters Between the Years 1913 and 1917”. Buku ini dengan gamblang mengidentifikasi adanya pemburu kepala di Borneo.
Tujuh tahun berselang, seorang Swedia bernama Eric Mjoberg menerbitkan buku berbahasa Belanda berjudul “Borneo, Het Land der Koppensnellers” (: Borneo, Tanah Para Pemenggal Kepala) yang terbit pada 1927.
Bahkan, film semi documenter “Kopfjäger von Borneo” oleh Baron Viktor von Plessen pada tahun 1936 pun masih berkutat pada hal yang sama.
Penggunaan frasa “para pemburu kepala” ini membentuk persepsi negatif terhadap Pulau Borneo. Pulau besar di bentang Khatulistiwa di antara Laut Cina Selatan dan Laut Jawa ini diimajikan secara general sebagai sarangnya manusia primitif yang biadab serta amoral.
Orang Dayak di Tenggarong, sekitar tahun 1900. (credits: Wereldmuseum Amsterdam)
Borneo dituding sebagai pulau yang berisi orang-orang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Dan, dunia luar secara tidak objektif menulis Borneo saat itu.
Sebagian penduduk pulau ini berperadaban tinggi. Namun, keunikan itu seperti dianulir oleh gegabahnya orang asing menggelari Borneo sebagai kawasan “pemburu kepala”. Terang saja, asosiasi dunia luar terhadap Borneo adalah wilayah yang dihuni manusia sadistis yang gemar memenggal kepala sesama.
Konstruksi pikir tentang penduduk Borneo atau Kalimantan yang menakutkan dan terbelakang ini tak hanya bercokol di kalangan Barat. Di benak pribumi Nusantara non-Kalimantan pun sempat demikian.
Hingga memasuki abad ke-21, masih ada yang memiliki stereotip bahwa Kalimantan adalah lokasi horor.
Tradisi Ngayau
Stigma negatif atas Kalimantan sebenarnya didasarkan kepada Ngayau, yakni sebuah tradisi perburuan kepala manusia oleh beberapa komunitas Dayak tertentu di pedalaman Kalimantan pada era lampau. Namun, tidaklah adil jika mengukur moralitas penduduk Kalimantan tempo dulu menurut standar etik bangsa Eropa dari Barat. Yang terjadi di Kalimantan tidaklah “sebarbar” yang diimajinasikan pihak luar.
Adat Ngayau masa silam tidak dilakukan oleh seluruh penduduk Dayak di Kalimantan. Ngayau hanya dikenal di beberapa subetnis, antara lain; Iban, Kenyah, dan Ngaju. Padahal, Dayak memiliki ratusan subetnis berdasarkan identifikasi kampung atau tempat tinggal mereka.
Pun, konteks prosesi Ngayau bukan bertujuan kanibalisme atau nafsu kebuasan. Prosesi Nagayau adalah ritual religius dan/atau mekanisme pertahanan.
Ngayau hanya dilakukan terhadap elite atau pemimpin kelompok lawan sesuai aturan yang disepakati. Tidak ada pemenggalan kepala dengan korban secara acak, misalnya, terhadap kaum perempuan dan anak-anak.
Mengukur aspek moralitas Ngayau, semestinya haruslah dengan standar moral intern komunitas Dayak pada masa lampau pula. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Yekti Maunati, dalam “Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan” menyitir penelitian McKinley (1976) yang mendeskripsikan ritual perburuan kepala sebagai sebuah proses transisi. Proses transisi berlangsung ketika orang-orang yang dulunya merupakan musuh kemudian menjadi sahabat karena memadukan tengkorak kepala mereka dalam dunia keseharian.
Bandingkan dengan Pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-19 yang memenggal kepala orang-orang Kalimantan yang didakwa sebagai pemberontak.
Norpikriadi dalam bukunya berjudul “Sejarah, Etnisitas, dan Kebudayaan Banjar” menjelaskan bahwa otoritas bangsa Eropa ini melakukan perbuatan serupa Ngayau dalam “Perang Banjar” (1860–1906). Beberapa panglima pasukan Banjar yang tertangkap, kepalanya dipancung untuk dipamerkan di Museum Belanda. Tercatat juga; Demang Lehman, Penghulu Rasyid, Tumenggung Jalil, yang adalah tiga di antara tokoh Perang Banjar yang kepalanya dipenggal. Bahkan, ada yang jenazah korban yang telah dikubur lalu digali untuk diambil tengkorak kepalanya.
Ternyata, Belanda juga “mengayau”. Fakta ini mengindikasikan Belanda menerapkan standar ganda dan itu berarti hipokrit dari bangsa yang mendaku beradab.
Temuan peradaban kuno di “Lubang Jeriji Saleh”, Sangkulirang-Mangkalihat, Provinsi Kalimantan Timur. (credits: Wiki Commons)
Pada perkembangannya, beragam komunitas Dayak mengadakan pertemuan besar pada tanggal 22 Mei hingga 24 Juli 1894 di Tumbang Anoi. Kampung itu berada di tengah Pulau Kalimantan.
Musyawarah ini menghasilkan “Perjanjian Tumbang Anoi”. Isi kesepakatannya, diantaranya, adalah menghentikan adat Ngayau. Sehingga, tradisi Ngayau telah dihapuskan secara resmi sejak lebih dari satu abad lalu.
Borneo Menjadi Kalimantan
Meskipun Ngayau telah dihapuskan, stigma Borneo sudah kadung negatif. Makanya, mulai sepertiga abad ke-20, masyarakat lokal yang terdidik dan pernah mengenyam pendidikan dasar serta para pegiat pergerakan nasional tidak rela menisbatkan nama tanah airnya dengan “Borneo”.
Ini diungkapkan tokoh jurnalistik Samarinda, Oemar Dachlan, dalam Surat Kabar Harian Berita Buana, 3 Agustus 1981. Mereka lebih memilih menggunakan nama “Kalimantan” sebagai identitas tumpah darahnya.
Asal-usul nama Borneo, menurut ahli sejarah Banjar, Amir Hasan Kiai Bondan dalam bukunya berjudul “Suluh Sedjarah Kalimantan”, bermula dari nama “Burni” atau “Bruni”. Nama itu dicetuskan orang Portugis bernama Lorenzo de Comez pada 1518. Tersebut pula nama “Burnai” atau “Barunai” oleh Oliver van Noor Sanggau pada 1600.
Ada pula versi lain asal-usul Borneo dari kata “Bornei”, yang diklaim sebagai pemberian oleh Pigafetta, satu dari beberapa penumpang kapal ekspedisi Magellan dari Maluku. Pigafetta yang selamat tiba di Kesultanan Brunei pada 1521.
Lambat laun, kalangan Eropa mengubah pelafalan Bornei menjadi Borneo.
Toponimi Borneo pun menjadi nama umum untuk keseluruhan teritorial pulau yang 70 persennya dikuasai Hindia Belanda sejak abad ke-19 ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Carl Lumholtz dalam bukunya “Through Central Borneo, An Account of Two Years Travel in the Land of the Head-Hunters Between the Years 1913 and 1917”.
Sementara itu, Tjilik Riwut, gubernur pertama Kalimantan Tengah dalam buku berjudul “Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan” menyatakan bahwa Pulau Kalimantan sebelum diberi nama Borneo, dinamai Tanjung Negara sejak abad ke-13. Nama ini maksudnya pulau atau negara yang memiliki banyak tanjung atau daratan yang menjorok ke laut. Selain Tanjung Negara, dikenal juga nama Tanjung Pura atau Tanjung Puri dari kitab Negarakretagama karya Mpu Prapanca abad ke-14 M.
Terdapat perbedaan pendapat mengenai pusat Tanjungpura. Apakah di wilayah selatan Kalimantan atau di barat Kalimantan? Sebuah pendapat mengemukakan bahwa Tanjung Pura sama dengan Tanjung Puri yang merupakan nama kerajaan Banjar Hindu Kuno sebelum era Nagara Dipa, merujuk pada toponimi Kota Tanjung di Kalimantan Selatan.
Pasar Terapung “Lok Baintan”, Provinsi Kalimantan Selatan. (credist: InFlash)
Adapun nama Kalimantan, menurut Tjilik Riwut, adalah nama yang lahir sejak Pangeran Samudra atau Pangeran Suriansyah memulai Kerajaan Banjar dalam format Kesultanan Islam pada 1526.
Asal usulnya ada dua versi. Pertama, Kalimantan dari kata “kali” dan “matan” yang berarti sungai yang besar-besar. Kedua, Kalimantan dari nama biotik “kalamantan”, yakni sejenis pohon buah asam yang banyak terdapat di pulau ini.
Sebagai wujud sosialisasi untuk lebih mempopulerkan nama Kalimantan dibandingkan Borneo, sebuah media cetak yang terbit pada 1930 di Banjarmasin dan 1931 di Samarinda menyandang nama itu. Di kota bekas pusat Kesultanan Banjar, terbit koran Soeara Kalimantan. Adapun di Samarinda, terbit koran mingguan bernama SORAK, akronim dari Soeara Rakjat Kalimantan. Pada 1937, terbit pula surat kabar mingguan bernama Kalimantan Timoer.
Nama Borneo sempat dipakai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945. Borneo waktu itu ditetapkan sebagai satu dari delapan provinsi yang dibentuk dalam Negara Republik Indonesia.
Namun, tiga bulan kemudian, nama Borneo diganti Kalimantan untuk penamaan pemerintahan daerah RI yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Pangeran Mohamad Noor. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus Johannes van Mook, bahkan menamai Kalimantan, bukan Borneo, untuk sebuah negara federasi yang ingin didirikannya pada 1946.
Negara Kalimantan versi Belanda tak pernah terbentuk. Tapi, Provinsi Kalimantan-lah yang eksis dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) sejak akhir tahun 1949 hingga berintegrasi dalam NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Pemekaran pada 1957 dan 2013 menghasilkan pembagian lima provinsi di pulau terbesar nomor tiga di dunia ini.
Kalimantan adalah pulau berperadaban tinggi. Temuan prasasti yupa sebagai tonggak sejarah literasi pertama di Nusantara adalah buktinya.
Penghuni Kalimantan adalah manusia yang berkebudayaan. Bukan Borneo yang, oleh penulis Barat, dipandang sebagai pulau barbar.*
*Alumnus Sertifikasi Kompetensi Penulis Sejarah Kemdikbud 2020, tinggal di Samarinda. Tulisan ini dinukil dan diedit tanpa mengurangi arti, dari portal Kaltim Kece.
