Terkait Judi Online, 42 PSE Di-Takedown
Ekonomi & Bisnis
August 15, 2024
Astro Dirjo

Stop Judi online, (credits: blueskycounselingomaha)
KEMENTRIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan bakal menjatuhkan sanksi takedown (pencabutan) tanda daftar terhadap 42 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dengan 21 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang terkait dengan judi online.
Penyelenggara diminta untuk melakukan audit internal terhadap layanan Sistem Elektronik untuk memastikan bahwa layanan mereka tidak dimanfaatkan untuk judi online dan aktivitas illegal lainnya.
Beberapa perusahaan penyedia jasa pembayaran dan nama sistem elektronik yang akan ditakedown, diantaranya, adalah; Internet Banking Web Bank BRI (Persero PT Bank Rakyat Indonesia), Shopeepay (Airpay International Indonesia), dan sembilan sistem elektronik milik Bimasakti Multi Sinergi, serta aplikasi Mitra Finpay (Finnet Indonesia).
“Kementrian Kominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada para PJP untuk memastikan layanannya tidak memfasilitasi transaksi perjudian secara daring,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi, Jumat, (9/10), mengutip situs resmi Kominfo.
Kemenkominfo menemukan indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran tersebut untuk aktivitas perjudian. Dan, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2019 tentang “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”, maka Kementerian Kominfo telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan PJP.
Dari hasil monitoring dan evaluasi itu, maka dilayangkan surat peringatan kepada para PJP. Sedangkan hasil audit internal diserahkan kepada Kementerian Kominfo paling lambat tujuh hari kerja setelah surat peringatan itu.
Jika dalam batas waktu 7 hari Kementerian Kominfo belum menerima hasil audit internal, maka PJP dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, untuk mencegah deposit saldo judi online, maka pemerintah bakal membatasi transaksi pulsa lebih dari IDR 1 juta.
Pihaknya telah berhasil menutup akses lebih dari 2,7 juta konten judi online, dan menyelamatkan keuangan rakyat IDR 34 triliun. Penutupan itu dilakukan sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga 30 Juli 2024.
Kemenkominfo juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 570 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia. Per 30 Juli 2024, pihaknya pun telah menyampaikan permohonan pemblokiran 6.199 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kami juga telah menangani 24.494 sisipan di halaman judi pada situs lembaga pemerintahan, dan 23.107 sisipan halaman judi pada lembaga pendidikan, katanya, mengutip CNN Indonesia.
Selain itu, Kemenkominfo telah menyampaikan keyword (kata kunci) terkait judi online ke platform media sosial dan mesin pencari. Yakni sebanyak 20.637 keyword kepada Google, dan sebanyak 4.901 keyword kepada Meta.*
