Mereka Yang Melarang ChatGPT
Inovasi
December 29, 2024
Astro Dirjo
Ilustrasi pelarangan ChatGPT. (credits: medium)
PEMERINTAH China memblokir domain ChatGPT pada tanggal 2 Maret 2023. Hanya beberapa bulan setelah OpenAI meluncurkan ChatGPT pada November 2022.
Dikarenakan OpenAI membatasi akses ke pengguna yang berada di China, maka pengembang lokal membuat “situs cermin” untuk memfasilitasi akses ke layanan.
Kehadiran layanan ChatGPT ini digunakan warga China untuk menyindir tokoh-tokoh pro-pemerintah, dan juga, untuk membantu pekerjaan rumah (PR) bagi siswa.
Mengutip Rest of World, pemerintah China juga memblokir puluhan chatbot alternatif dan situs web yang menggunakan teknologi ChatGPT. Seperti: Hugging Face, sebuah platform alat pembelajaran yang popular.
“Ini menunjukkan bahwa Partai Komunis China (PKC) melihat platform pembangkit konten yang tidak dapat dikendalikan oleh rezim sebagai ancaman,” kata Jeffrey Ding, asisten profesor ilmu politik di George Washington University dan pakar terkemuka tentang kemampuan teknologi China, mengutip Rest of World.
Menurutnya, kebijakan China memblokir situs AI mungkin tidak membuat pengembang menggunakan VPN (virtual private network) untuk mengakses alat-alat itu. Tetapi, katanya lagi, menghadirkan gesekan bagi rata-rata orang China untuk menggunakan AI untuk menghasilkan konten yang sensitif secara politis.
“Seperti video yang mengolok-olok para pemimpin PKC, atau pun bait lagu tentang korupsi di China,” katanya.
Terdapat korelasi antara lonjakan aktivitas sensor dan peristiwa signifikan, seperti berlakunya peraturan AI baru. Misalnya, ratusan situs web AI terkait agama, termasuk Biblechat.ai dan Church.ai, yang diblokir selanjutnya, bertepatan dengan lonjakan peluncuran aplikasi AI terkait spiritualitas.
China menjadi satu negara pertama di dunia yang memperkenalkan aturan yang mengatur tentang teknologi deepfake AI pada bulan Januari 2023. Dan, menegakkan peraturan AI generatif yang komprehensif pada bulan Agustus 2023.
Ilustrasi ChatGPT. (credits: shutterstock)
Mengutip Insider Monkey, terdapat lima negara yang melarang ChatGPT. Alasan utamanya adalah karena faktor politik. Kelimanya, adalah; China, Kuba, Iran, Arab Saudi dan Rusia.
Cina melarang ChatGPT, mengingat PDB (Produk Domestik Bruto)-nya yang sangat besar dan dampak pembatasan solusi teknologi terhadapnya. Keputusan ini datang sebagai bagian dari sikap regulasi yang lebih luas untuk fokus pada kontrol ketat platform dan perangkat lunak asing untuk menjaga keakuratan informasi dan “memerangi misinformasi”.
Regulasi internet ketat Cina yang disebut Great Firewall, bertujuan untuk mengelola konten yang dianggap “berbahaya” atau “palsu” oleh pemerintah.
Larangan ChatGPT telah menunjukan ketakutan pemerintah mengenai potensi penyalahgunaan AI untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Tindakan seperti itu harus digarisbawahi sebagai komitmen konsisten Cina untuk memastikan aliran informasi tetap berada dalam kendali yurisdiksinya.
Sedangkan Kuba, memberlakukan larangan ChatGPT untuk mengendalikan informasi di dalam perbatasannya. Ini adalah ciri umum rezim yang dipimpin diktator.
Teknologi dianggap sebagai ancaman terhadap narasi yang dikendalikan negara. Selain itu, ketidakpercayaan yang melekat dalam hubungan AS-Kuba, maka perusahaan Amerika seperti OpenAI dipandang melalui sudut pandang yang mencurigakan.
Sementara Iran dengan kecenderungannya terhadap tata kelola internet yang ketat, pun melarang penggunaan ChatGPT. Kebijakan Iran ini ditampilkan dengan narasi yang lebih luas tentang pensensoran digital, yang seolah-olah digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan aturan internal yang sangat ketat.
Dan harus digarisbawahi bahwa agenda negara untuk membatasi aliran informasi dan ide yang tidak terbatas yang dapat menantang norma-norma yang ditetapkan, atau otoritas pemerintah. Langkah ini, meskipun tidak mengejutkan, membuktikan semakin mendalamnya komitmen Iran terhadap kedaulatan digital yang kaku dengan mengorbankan kebebasan intelektual.
Adapun Arab Saudi, pemanfaatan ChatGPT dalam batas geografisnya sangat tidak memungkinkan. Meskipun berpotensi transformatif, ChatGPT menghadapi kendala dalam pengoperasiannya karena ketidaksesuaian API OpenAI dengan infrastruktur digital dan kerangka regulasi yang berlaku di negara itu.
Keterbatasan ini berasal dari norma privasi data dan kebijakan nasional yang membuat pelaksanaan API OpenAI menjadi tantangan dalam yurisdiksi Arab Saudi.
Terakhir, Rusia. Rusia melarangan penggunaan ChatGPT untuk mengatasi kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan platform itu. Terutama di tengah ketegangan geopolitik dengan negara-negara Barat. Pemerintah Rusia terus meningkatkan kewaspadaan terhadap teknologi apa pun yang dapat menjadi sumber narasi eksternal dan berpotensi memicu perselisihan publik.
Ada kekhawatiran tersirat bahwa ChatGPT mungkin secara tidak sengaja memanipulasi wacana publik dan memungkinkan narasi yang menentang atau menantang perspektif negara. Langkah proaktif ini menunjukkan upaya berkelanjutan Rusia untuk mempertahankan kendali kedaulatan atas penyebaran informasi dan penyusunan narasi di dalam wilayahnya.*
