“Hands Off!”, Amerika Dalam Krisis
Hak Asasi Manusia
April 13, 2025
Zachary Jonah
“Hands Off!”, tanda protes terhadap pemerintahan Trump. (credits: handsoff2025)
SABTU, 5 April 2025. Jutaan orang di 50 negara bagian secara serentak melakukan aksi protes dalam satu hari. “Hands Off!”, demikian nama gerakan protes warga Amerika Serikat itu, terhadap tindakan Presiden Donald Trump dan pimpinan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), CEO Tesla Elon Musk.
Gelombang protes diperkirakan akan terus terjadi, terutama pada tanggal 19 April nanti.
Pemerintahan Trump dan Musk, mengutip Times, telah melalui beberapa minggu pertama kepresidenannya dengan kebijakan untuk “mengurangi limbah”. Yakni: melakukan PHK massal di sektor pemerintahan, dan juga menghentikan kontrak-kontrak kerja.
Bahkan, terlihat adanya upaya untuk “membongkar” Departemen Pendidikan oleh pemerintahan Trump.
Banyak kota di Amerika Serikat memobilisasi diri pada protes “Hands Off!”. Pembangkangan sipil ini diikuti oleh berbagai kelompok advokasi akar rumput, kaum minoritas, dan aktivis perubahan iklim.
Tuntutan protes, mengutip handsoff2025, menyerukan untuk mengakhiri pengambilalihan miliarder di pemerintahan Trump. Dan juga, mengakhiri serangan terhadap imigran, kaum minoritas, dan komunitas lainnya.
“Trump, Musk, dan kroni miliardernya telah memusnahkan Jaminan Sosial, memotong Medicaid, dan melucuti pemerintahan untuk membiayai penipuan pajak terbaru mereka. Terkecuali kita menghentikan mereka.” Demikian pernyataan di laman handsoff2025.
Hands Off! adalah mobilisasi nasional untuk menghentikan perebutan kekuasaan yang paling berani dalam sejarah Amerika modern.
Gelombang protes terhadap pemerintahan Trump. (credits: fiftyfifty)
Dimana, diyakini, bahwa Trump, Musk, dan kroni miliardernya telah mengatur serangan terhadap pemerintah Amerika Serikat, di sektor ekonomi dan hak-hak dasar, yang setiap langkahnya dimungkinkan dan disetujui oleh Kongres.
Selain itu, juga memecat pekerja penting, dan menghilangkan perlindungan konsumen.
Sehingga, kondisi saat ini, adalah, Amerika Serikat sedang menghadapi krisis nasional. Baik itu secara demokrasi, ekonomi maupun hak-hak dasar kewarganegaraan.
Sebab, kondisi yang terjadi saat ini, bukan hanya korupsi dan salah urus. Melainkan; pengambilalihan.
“Siapa pun yang berpikir untuk melakukan protes dan melakukan tuntutan hukum yang akan menghalangi kinerja Presiden Trump, pasti adalah orang-orang yang tertidur pulas dan tidak pernah terbangun selama beberapa tahun terakhir,” demikian dikatakan sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengutip USA TODAY, Sabtu (5/4).
Menurutnya, protes ini tidak membuat Presiden Trump terhalangi untuk memenuhi janji-janji yang dibuatnya. Yakni untuk membuat pemerintah federal lebih efisien dan lebih bertanggungjawab terhadap para pembayar pajak di Amerika.
“Posisi Presiden Trump jelas; ia akan selalu melindungi Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid untuk penerima manfaat yang memenuhi syarat. Sementara itu, sikap Partai Demokrat yang memberikan Jaminan Sosial, Medicaid, dan Medicare manfaat untuk orang asing ilegal, akan membangkrutkan program ini, dan juga menghancurkan Amerika.” Demikian pernyataan Gedung Putih, mengutip Associated Press.
Warga yang ikut dalam protes tanggal 5 April 2025. (credits: Getty Images)
Mengutip laman fiftyfifty, gerakan 50501 adalah respons cepat yang terdesentralisasi terhadap tindakan anti-demokrasi dan ilegal dari pemerintahan Trump dan sekutunya yang plutokkrasis.
Gerakan anti kekerasan ini dimulai pada tanggal 5 Februari 2025. Selanjutnya, 12 hari setelah protes pertama, warga Amerika memprotes dengan pernyataan “No Kings Day”. Lalu, pada 4 Maret, gelombang protes pro demokrasi dilanjutkan.
Dan, kini, seperti gelindingan bola salju yang terus membesar, jutaan warga memprotes pemerintahan Trump pada tanggal 5 April. Selanjutnya, gerakan protes akan dilakukan pada 19 April nanti.
“Gerakan kami menunjukkan kepada dunia bahwa kelas pekerja Amerika tidak akan duduk diam ketika plutokrat merobek lembaga-lembaga demokrasi dan kebebasan sipil, serta merusak supremasi hukum.” Demikian mengutip laman fiftyfifty.
“Hari ini di setiap negara bagian di seluruh negara kita, orang Amerika menentang pemerintah saat mereka menerapkan Proyek 2025 dengan kecepatan penuh,” kata Kamala Harris, mantan Wakil Presiden, dan rival Trump dari Partai Demokrat, melalui akun X, Sabtu (5/4).
Sejauh ini, Trump selalu menyangkal. Dan menyatakan bahwa ia tidak terlibat dengan Proyek 2025.
Selanjutnya, Kamala Harris juga menyampaikan rasa terimakasih kepada setiap orang yang telah menggunakan suara dan kekuatan protes untuk mendukung Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid; untuk Departemen Pendidikan dan program seperti Head Start; untuk udara bersih dan air; untuk hak untuk membuat keputusan tentang tubuhnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah.*
