Bencana Hidrometeorologi Landa Jambi

Astro Dirjo/Kota Jambi

Tanah Longsor yang terjadi di Kabupaten Kerinci pada awal Desember 2023. (photo credits : Jon Afrizal/amira.co.id)

PROVINSI Jambi tengah dilanda bencana hidrometeorologi. Setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau lalu, kini, giliran banjir dan tanah longsor yang mendera provinsi yang berada tepat di tengah Pulau Sumatera ini.

Mengutip situs resmi BMKG, bencana hidrometeorologi adalah fenomena bencana alam yang terjadi di atmosfer (: meteorologi), air (: hidrologi), atau laut (: oceanografi). Penyebab bencana hidrometeorologi adalah parameter-parameter meteorologi;  seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin.

Bencana yang berdaya rusak ini dapat mengakibatkan korban jiwa, cidera, dan penyakit. Juga kehilangan harta benda, kehilangan mata pencarian. Termasuk juga rusaknya lingkungan.

Waspada Banjir Rob Di Pesisir Timur Sumatera

“Sejak tanggal 11 Desember 2023, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Status Siaga bencana hidrometerologi. Status Siaga ini berlaku selama cuaca ekstrem melanda wilayah Provinsi Jambi,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, baru-baru ini.

Penetapan Status Siaga ini, katanya, sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana yang terjadi selama musim penghujan ini. Seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya.

Beberapa kabupaten/kota yang rawan adalah Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur yang rawan terjadi banjir rob. Lalu Bungo, Sarolangun dan Kerinci yang rawan terjadi banjir dan tanah longsor.

Gambut Tidak Bisa Membakar Diri

Sementara  itu, banjir yang terjadi di Kabupaten Bungo sejak beberapa hari lalu berdampak terhadap 13.850 jiwa. Menurut data BPBD Bungo, banjir dengan ketinggian air  yang mencapai 2 meter ini, telah merendam 16 kecamatan dan 80 desa.

Lima kecamatan terparah adalah Kecamatan Batin III Ulu, Rantau Pandan, Muko-Muko, Tanah Tumbuh dan Limun Lubuk Mengkuang.

Terkait bencana hidrometeorologi ini, dibutuhkan kewaspadaan setiap warga, dan tindakan cepat tanggap dari stakeholder. Sehingga korban jiwa dan harta benda dapat diminimalisir.*