Tolak Stockpile Di Aur Kenali – Mendalo Darat
Lingkungan & Krisis Iklim
May 22, 2026
Astro Dirjo
Ilustrasi tolak pembangunan stockpile di Aur Kenali – Mendalo Darat. (credits: amira.co.id)
“Wilayah yang direncanakan untuk stockpile dan jalan khusus PT SAS tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Jambi, kawasan itu diperuntukkan bagi pertanian dan pemukiman. Bukan untuk industri.” [Walikota Jambi, Maulana]
BARISAN Perjuangan Rakyat (BPR) menolak rencana pembangunan stockpile dan jalan khusus di wilayah Aur Kenali – Mendalo Darat. Mereka beraudiensi dengan Walikota Jambi, Maulana, di rumah dinas Walikota, Senin (18/5) pukul 15.00 WIB.
Audiensi ini berfokus pada ancaman ruang hidup akibat rencana aktivitas industri di kawasan padat pemukiman.
Sebanyak 11 orang perwakilan BPR yang terdiri dari ketua dan pengurus menyampaikan bahwa hingga saat ini penyelesaian konflik masih berada dalam situasi status quo dan tanpa kejelasan arah. Kondisi ini memperpanjang ketidakpastian dan meningkatkan kekhawatiran warga terhadap potensi aktivitas PT Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) di wilayah mereka.
Pada pertemuan itu, BPR juga mengungkap dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Warga menemukan pemasangan lampu penerangan dengan label PT SAS. Pemasangan lampu penerangan ini adalah sebagai upaya membangun pengaruh dan berpotensi memecah belah solidaritas warga yang selama ini menolak kehadiran proyek itu.
Walikota Jambi, Maulana, mengatakan bahwa secara aturan, wilayah yang direncanakan untuk stockpile dan jalan khusus PT SAS memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi, Kawasan tersebut diperuntukkan bagi pertanian dan pemukiman, bukan industri.
“Pemkot Jambi akan berupaya berkomunikasi hingga ke tingkat kementerian untuk mencari penyelesaian yang berpihak pada keselamatan masyarakat,” katanya.
Sebab, katanya, keselamatan rakyat adalah prioritas utama.
Pun menanggapi laporan warga terkait pemasangan tiang listrik oleh pihak perusahaan, Walikota Jambi menyatakan pihkanya akan mengambil tindakan tegas. Pemkot Jambi akan mengganti fasilitas itu dengan infrastruktur resmi milik pemerintah.
“Ini dengan tujuan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan tanpa intervensi pihak korporasi,” kata Walikota Jambi.
WALHI Jambi yang mendampingi warga menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar
konflik administratif saja. Melainkan menyangkut perlindungan ruang hidup masyarakat dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang.
“Ketika wilayah pemukiman dan pertanian dipaksakan menjadi kawasan industri, maka yang dikorbankan adalah keselamatan dan masa depan masyarakat itu sendiri,” kata Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah.
Untuk itu, katanya, pemerintah harus tegas menghentikan segala bentuk aktivitas yang tidak sesuai tata ruang. Selain juga memastikan tidak ada ruang bagi praktik adu domba terhadap warga oleh korporasi.
Baik WALHI Jambi maupun BPR sama-sama menekankan pentingnya langkah konkret dan segera dari Pemkot Jambi untuk memastikan tidak adanya aktivitas stockpile dan jalan khusus di wilayah itu. Serta menjamin perlindungan penuh terhadap hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*
