Tentang Demonstrasi
Hak Asasi Manusia
November 13, 2026
Farokh Idris
Aksi demonstrasi di Jogja, Rabu (11/11) dini hari. (credits: Agan Harahap)
DEMONSTRASI adalah lumrah di alam demokrasi. Dan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).
Terdapat tiga aturan perundangan-undangan yang mengatur tentang demosntrasi, mengutip Hukum Online. Yakni; Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, dan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 7 Tahun 2012 tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum”.
Pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 28F, menjamin tentang kebebasan berpendapat. Sementara pada Pasal 28E ayat (3), menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Lalu, setelah iklim Reformasi 1998, terbitlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”.
Seperti yang tertera pada Pasal 9 ayat (1), dijelaskan bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan cara; unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum; dan/atau mimbar bebas.
Selanjutnya, seperti yang tertera pada Pasal 1 angka 3, disebutkan bahwa demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
Penyampaian pendapat di muka umum, seperti yang tertera pada Pasal 9 ayat (2), dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum.
Namun, ada pengecualian. Yakni; di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional, dan, juga pada hari besar nasional.
Dan, seperti yang tertera pada Pasal 9 ayat (3), pelaku atau peserta demonstrasi dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
Selain itu, demonstrasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Yang disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.
Pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai, telah diterima oleh Polri setempat.
Namun, seperti yang terat pada Pasal 10, pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
Bendera Merah Putih setengah tiang di halaman Kampus UGM, Rabu (11/11). (credits: Umar Haen)
Selanjutnya, pada Pasal 11 dijelaskan bahwa surat pemberitahuan harus memuat; maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lamanya, juag bentuk, penanggungjawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan/atau jumlah peserta.
Sehingga, penanggungjawab demonstrasi wajib bertanggungjawab agar kegiatan berlangsung secara aman, tertib, dan damai.
Dan, seperti yang tertera pada Pasal 12, setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta demonstrasi dan pawai, harus ada seorang sampai dengan lima orang penanggungjawab.
Aturan yang bersifat teknis, yang mengatur tentang demonstrasi, adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 7 Tahun 2012 tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum”.
Pada Pasal 8 huruf d sampai h, disebutkan, bahwa demonstrasi dilarnag untuk; menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, dan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia.
Juga, lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, dan, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan.
Seperti yang tertera pada Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai d, demonstrasi dilakukan hanya boleh di dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar Istana Kepresidenan.
Pun, demonstrasi dilarang dilakukan di tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, obyek-obyek vital nasional, dan instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar.
Selain itu, pada Pasal 7 ayat (3) huruf e, disebutakn bahwa demonstrasi juga dilarang dilakukan di tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.
Terkait waktu, seperti yang dijelaskan Pasal 7 ayat (1), demonstrasi hanya dapat dilakukan pada tempat dan waktu, yakni; di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00 waktu setempat, dan, di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat.
Sehingga, sesuai dengan Pasal 10, deminstrasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada Satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya, sebagai berikut. Yakni; Mabes Polri, jika apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi. Lalu, Polda, jika peserta aksi berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat.
Kemudian, Polres, jika peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat. Dan, Polsek, jika peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat.
Seperti yang tertera pada sesuai Pasal 11 ayat (1) dan (2), pemberitahuan tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai, dan telah diterima oleh Polri setempat.
Selain itu, seperti yang tertera pada sesuai Pasal 8 huruf v dan au, peserta demo dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum. Selain itu, juga dilarang mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan/atau barang.
Sesiapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan UU 9/1998, maka sesuai Pasal 18 ayat (1) UU 9/1998, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.*
