Jogja Yang “Tak Tidur” Semalaman
Hak Asasi Manusia
November 12, 2026
Tunggal Rajani
Kondisi Yogyakarta, Rabu (11/11) dini hari. (credits: Rebung Dan Bambu)
Pertanyaan terkait keseimbangan, tentu butuh jawaban dan realisasi. Dan bukan melulu hanya jawaban filosofis saja.
JOGJA selalu dikaitkan dengan romantisme. Ketika tradisi lampau bertemu dengan modernisasi. Ketika sultan dan kesultanan sebagai warisan tradisi, berpadu dengan gubernur dan provinsi ala demokrasi.
Dan, seperti dua sisi mata uang. Keduanya, berbeda bentuk dan peruntukannya.
Hari ini, platform media sosial penuh sesak dengan “laporan warga”. Pun beragam tanggapan publik tentang aksi demonstrasi di Kota Jogja, terpampang di platform media sosial.
Meskipun, masih menunggu penyelidikan pihak-pihak berwenang terkait apa dan mengapa kericuhan terjadi.
Persoalan-persoalan yang selama ini menumpuk, diutarakan warga kepada gubernur, yang sekaligus Sultan Jogja, Sri Sultan Hamengkubowono X, pada Selasa (10/11) sore, yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Terutama terkait UMP yang rendah.
Pun juga, masalah-masalah lain turut mengemuka. Seperti; premanisme, klithik, hingga ke persoalan Stadion Mandala Krida. Stadion yang adalah homebase klub sepak bola Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram (PSIM) Yogyakarta.
Bahkan, juga mulai nyerempet ke persoalan yang selama ini tabu untuk dibicarakan: Surat Hak Milik (SHM) atas tanah. Atas nama Reforma Agraria.
Demonstrasi, mengutip Tirto, berawal di Titik Nol Kilometer, pada siang hari, Selasa (10/11). Dan seterusnya berlanjut ke Kepatihan (Kantor Gubernur DIY) dan Gedung DPRD DIY.
Di halaman Kepatihan, para demonstran, sekitar 100 orang, ditemui oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Kondisi Yogyakarta, Rabu (11/11) dini hari. (credits: Agan Harahap)
Setelah bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, demonstran kembali bergerak ke Titik Nol. Namun, setelah pukul 20.00 WIB, keributan terjadi di Tugu Paal Putih di Jalan Margo Utomo, lalu di sekitaran Pasar Kranggan, dan Jalan Jenderal Soedirman, bahkan hingga ke Bundaran UGM.
Malioboro di Sosromenduran, tempat dimana Gedung DPRD DIY berada, yang ketika Lebaran harus rela dilewati dengan kemacetan wisatawan yang berjalan kaki, malam hari itu, justru bagai sinaran begitu banyak lampu teplok yang berkelip-kelip di kegelapan malam.
Perbauran antara gas air mata, water canon, dan mercon, diantara riuhnya teriakan banyak orang.
DIY Yogyakarta, dengan luas 3.185,80 kilometer persegi, dan dengan penduduk sebanyak 3.762.541 jiwa pada tahun 2025, mengutip laman Kemendagri.
Dengan total luas wilayah keseluruhan Keraton Yogyakarta yang mencapai 144 hektare, dengan luas dari kedhaton (inti keraton) mencapai 13 hektare.
Jogja Istimewa, yang mengutip laman BPK RI, dengan nilai belanja daerah sebesar IDR 4,93 triliun dan target pendapatan daerah sebesar IDR 4,8 triliun pada dengan APBD tahun 2027.
Kota Yogyakarta, mengutip Goodstats, dengan UMK sebesar IDR 2,8 juta pad tahun 2026.
Pertanyaan terkait keseimbangan, tentu butuh jawaban dan realisasi. Dan bukan melulu hanya jawaban filosofis saja.
“Polisi akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Sebab toleransi Polri adalah hingga pukul 18.00 WIB. Sementara demonstrasi berlangusng hingga pukul 01.00 dini hari,” kata Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, mengutip Antara.
Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menyelidiki, terkait demonstrasi yang terjadi hingga malam hari ini. Dan, apakah ada upaya-upaya yang memang ingin secara sengaja melakukan pengrusakan dan juga tujuan yang lain.
“Total 154 orang diamankan kepolisian karena diduga terlibat dalam aksi ricuh dan pengrusakan beberapa fasilitas umum,” kata Plt Kabid Humas Polda DIY, Novita Eka Sari, mengutip Detik, Rabu (11/11).
Pun juga turut disita barang bukti. Berupa; enam botol bom molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri (amunisi ketapel).
Sedangkan mereka yang diamankan, masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman.
Data yang berbeda dari YLBHI Yogyakarta. Menurut YLBHI Yogyakarta, demonstrans yang ditahan di Polda DIY berjumlah 157 orang. Dan, belum seluruh demonstran yang ditangkap dibebaskan.
Sementara di halaman Kampus UGM, Rabu (11/1), bendera Merah Putih berkibar setengah tiang. Tanda duka dan berkabung.
Forum Intelektual AntarDisiplin (FIAD), melalui rilisnya menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi. Sebab, UUD 1945 melindungi hak berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan memperoleh rasa aman. Serta UU No. 9 Tahun 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum” pun menjadi jaminan.
Selain itu, kebebasan akademik adalah ruh kehidupan kampus. UU No. 12 Tahun 2012 tentang “Pendidikan Tinggi”, pada Pasal 8 dan 9 menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; pimpinan perguruan tinggi wajib melindungi dan memfasilitasinya.
Dan, betapapun meromansanya anda dengan kopi joss, gudeg, dan angkringan, pada malam itu, kota yang biasanya tenang ini bahkan tidak dapat memicingkan matanya. Walau sekejap.*
