Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Yakin?
Resonansi
November 1, 2025
Jon Afrizal/Kota Jambi
Seorang ibu yang sedang memanen padi di Kabupaten Muarojambi. (credits: Jon Afrizal/amira.co.id)
SEBANYAK 81 kabupaten/kota di Indonesia dinyatakan “rentan rawan pangan”. Ini berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) tahun 2025.
Tetapi jumlah ini menurun, jika dibandingkan tahun 2024 lalu, yang adalah 92 kabupaten/kota pada tahun 2024.
Wilayah-wilayah yang dinyatakan “rentan rawan pangan” ini ditandai dengan beberapa indikator kinerja rendah. Seperti ketersediaan dan konsumsi pangan, cadangan beras, serta keamanan pangan.
“Hasil analisis FSVA 2025 menunjukkan bahwa 433 kabupaten/kota (84,24%) masuk kategori wilayah tahan pangan, sementara 81 kabupaten/kota (15,76%) masih tergolong rentan rawan pangan,” kata Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (National Food Agency – NFA) Sarwo Edhy, mengutip laman resmi Badan Pangan, Rabu (27/8).
Sementara itu, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional 2025 mencapai skor 73,00. Yang terdiri dari aspek ketersediaan pangan (61,47), keterjangkauan pangan (82,70), dan pemanfaatan pangan (74,99).
“Capaian IKP Nasional 2025 hampir mencapai target RPJMN 2025-2029 sebesar 73,2,” katanya.
Kondisi lahan padi tanpa irigasi, di Kabupaten Muarojambi. (credits: Jon Afrizal/amira.co.id)
Lima daerah dengan capaian IKP tertinggi adalah Kabupaten Badung (Bali), Kota Payakumbuh (Sumatera Barat), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Balangan (Kalimantan Selatan), dan Kota Solok (Sumatera Barat).
Sementara Provinsi Jambi memiliki IKP 76.16 dan berada di peringkat 9.
Jika melihat FSVA 2025, maka Provinsi Jambi berada dalam kondisi “Tahan Pangan”. Meskipun, satu kabupaten, yakni Sarolangun berkondisi “Agak Tahan Pangan”, dengan IKP 15,03.
Sarolangun, mengutip BPS, berpenduduk sebanyak 302.243 jiwa pada tahun 2024, dan dengan penduduk miskin berjumlah 26.770 jiwa, dan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,05.
Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun sebesar 4,02 persen, dan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar IDR 71,164 miliar, pada tahun 2024.
Kabupaten ini memiliki lahan tanaman panenan padi seluas 4.234,10 hektare dengan produksi 43,90 ton per hektare, dengan total produksi 18.192,21 ton pada tahun 2024.
Pun, Sarolangun adalah daerah pertambangan minyak bumi dengan produksi 454.526,89 BBL, dan gas bumi dengan produksi 23.958,96 MMBTU, pada tahun 2024.
Kabupaten ini juga memiliki 916 unit Industri Pengolahan Besar dan Sedang. Sayangnya, menjadi ironis dengan tidak ada data yang tersedia terkait berapa jumlah serapan tenaga kerja dari sector pertambangan dan industri itu.
Meskipun terlalu dini, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan persawahan untuk menjadi peruntukan lain, seperti perkebunan skala besar dan pertambangan.
Kondisi Pangan di Provinsi Jambi tahun 2025. (credits: FSVA/Badan Pangan)
Sementara itu, mengutip Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, luas tanam padi di Provinsi Jambi pada tahun 2025 ini adalah 104.870 hektare, dengan produksi 364.137 ton Gabah Kering Giling (KGK) dan 210.646 ton beras.
Jumlah yang meningkat jika dibandingkan pada tahun 2024 lalu, dimana luas tanam padi adalah 92.191 hektare, dengan dengan produksi 281.022 ton KGK dan 162.565 ton beras.
Dengan pola makan standar 150 gram hingga 200 gram per orang hari, maka setiap orang membutuhkan maksimal 7,2 kilogram beras per bulan.
Hasil Sensus Penduduk SP 2020 menyebutkan, jumlah penduduk Provinsi Jambi adalah sebanyak 3,55 juta jiwa. Dengan rata-rata peningkatan 45,60 ribu jiwa per tahun.
Berdasarkan pemahaman itu, tentu saja, maka kebutuhan beras, sebagai makanan pokok di Provinsi Jambi adalah 24.850.000 kilogram per bulan.
Maka, panen beras yang di Provinsi Jambi tidak cukup untuk penduduknya sendiri. Sehingga dibutuhkan ekspor beras dari provinsi lain.
Sehingga, jika terjadi sesuatu dan lain hal, dimana ekspor beras tidak dapat dilakukan, maka Provinsi Jambi akan kekurangan pasokan beras bagi penduduknya.
Untuk itu, sangat dibutuhkan intervensi pemerintah, dengan tujuan swasembada beras di Provinsi Jambi, sejak hari ini.*
