“Biaya Tol” Untuk Melintasi Selat Malaka
Ekonomi & Bisnis
April 16, 2026
Junus Nuh
Kondisi di Selat Malaka. (credits: X Screengrab)
SEBANYAK 42 unit kapal jenis Very Large Crude Carrier (VLCC) mengalihkan rute dari Teluk Persia menuju Samudra Hindia melalui Selat Malaka. Kondisi ini memicu lonjakan waktu tunggu kapal hingga berjam-jam, menandakan tekanan besar terhadap kapasitas jalur pelayaran ini.
Lonjakan kapal tanker asing di Selat Malaka ini menjadi indikasi pergeseran krisis global dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. Ketika terjadi ketegangan di Selat Hormuz, maka terjadi pula perubahan jalur distribusi energi dunia, yakni Selat Malaka.
Ketika Hormuz terganggu, dunia tidak punya banyak pilihan selain bergeser ke Malaka. Dan, sekitar 70 persen kebutuhan energi negara-negara Asia Timur kini bergantung pada alur dangkal dan sempit di Selat Malaka.
“Peningkatan aktifitas pelayaran juga berisiko keamanan,” kata Bachtiar Nasir, Ketua Umum Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, mengutip Pikiran Rakyat, Rabu, (15/4).
Menurutnya, pergeseran jalur ini bukan hanya sekadar kepadatan kapal saja. Tetapi juga sebagai tanda bahwa sistem distribusi energi global sedang dalam tekanan serius.
Kondisi ini tidak hanya persoalan kemacetan jalur laut saja, tetapi juga berpotensi pelanggaran kedaulatan.
Arus pelayaran kapal tanker yang meningkat tajam saat ini semakin mengkhawatirkan saja. Data radar maritim mendeteksi setidaknya 12 kapal unit yang diduga bagian dari “armada gelap” telah mematikan sistem pelacakan otomatis (AIS) saat melintasi perairan Aceh.
Peta Selat Malaka. (credits: Wiki Commons)
Praktek ini kerap dikaitkan dengan aktifitas ilegal, termasuk penyelundupan energi di tengah gejolak harga minyak global.
“Krisis di Selat Hormuz telah membuka mata publik tentang pentingnya posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dunia,” kata Laksamana Muda TNI (Purn) Surya Wiranto, pengajar program Pascasarjana Universitas Pertahanan mengutip Suara.
Menurutnya, Indonesia memiliki empat dari sembilan choke point dunia. Yakni alur sempit untuk navigasi internasional. Alur tersempit, katanya, adalah di Selat Singapura, yang mengacu pada selat antara Pulau Batam dan Singapura.
“Ini dapat menjadi senjata strategis Indonesia untuk menekan Iran dalam negosiasi pembebasan dua Kapal Pertamina di Teluk Persia,” katanya.
Perbandinganya, katanya, Selat Hormuz penting sebagai jalur perdagangan minyak ke dan dari Timur Tengah, dan, Selat Malaka adalah jalur laut perdagangan internasional untuk berbagai komoditas penting ke dan dari berbagai benua di dunia.
TNI AL pernah dua kali menutup ALKI II yang mencakup Selat Lombok, Laut Flores, Selat Makassar hingga Laut Sulawesi terhadap kapal-kapal Australia. Aksi ini dilakukan ketika Australia menyelundupkan senjata ke Timor Timur (: Timor Leste), dan saat skandal Australia menyadap ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbongkar di tahun 2013 lalu.
“Penutupan ini adalah tekanan politik dari Indoensia terhadap Australia, meskipun tidak dipublikasikan,” kataanya.
Dan, jika ini yang terjadi dengan Selat Malaka, katanya, Indoneisa harus berembuk dengan Singapura dan Malaysia, karena Selat Malaka adalah perbatasan tiga negara secara tumpang tindih.
Indonesia dan Malayasia, mengutip Asiatimes, dapat saja mengutip biaya wajib (tol) dari kondisi di Selat Malaka saat ini. Sebab, kapal komersial dengan tonase tertentu, atau pihak yang membawa kargo berbahaya, harus secara eksklusif menggunakan layanan dan pengawalan lokal.
Dengan menetapkan biaya wajib untuk layanan yang diperlukan ini, maka negara-negara yang berbatasan dapat mengekstraksi aliran pendapatan besar dan stabil dari kapal yang lewat tanpa secara teknis mengenakan biaya untuk “hak transit” yang mendasarinya.
Selain itu, Di bawah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, negara-negara pantai dapat mengenakan biaya untuk “layanan” tertentu yang diberikan. Alasan yang masuk akal untuk penetapan biaya layanan, adalah, karena menavigasi perairan dangkal Selat Malaka sangat bergantung pada keahlian kapten kapal.*
