Demonstrasi Dua Tahun Prrabowo-Gibran
Daulat
October 21, 2026
Tunggal Rajani
Ilustrasi demonstrasi mahasiswa. (credits: BBC)
“Menurut survey, mayoritas responden menilai pemerintahan Indonesia saat ini belum maksimal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.” – Komite Sadar
TANGGAL 20 Oktober 2026. Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Direncanakan, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi, di Jakarta.
Aksi demonstrasi ini, menutip Akurat, melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar). Yakni; mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.
Pun, kelompok mahasiswa dari kampus lain juga menyampaikan aspirasi di daerahnya masing-masing.
“Untuk tanggal 20, BEM UI akan aksi di Jakarta dan, yang lain di daerah masing-masing dulu,” kata Ketua BEM UI Yatalathof Imawan, mengutip Kompas, Senin (19/10).
Menurutnya, setelah ini, mahasiswa akan membuat gerakan besar bersama. Aksi demonstrasi ini, katanya, bukan sekadar evaluasi pemerintahan saja.
Melainkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi bangsa saat ini. Sebab, Komite Sadar telah menghimpun keresahan masyarakat melalui survei.
Survey ini menyasar 560 responden, dari Sumatera hingga Papua. Menurut survey ini, mayoritas responden menilai pemerintahan Indonesia saat ini belum maksimal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Aksi direncanakan berlangsung di kawasan Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Monumen Nasional (Monas), DPR/MPR, UKI Cawang, Bundaran Senayan, dan Rawamangun.
Mahasiswa membawa lima tuntutan. Yakni; penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan banjir, perbaikan kebijakan ekonomi, perlindungan kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan, penurunan biaya pelayanan publik.
Ilustrasi demonstrasi mahasiswa. (credits: Suara)
Untuk pengamanan, ribuan personel akan dikerahkan. Yang terdiri dari; 7.660 personel Polri, 1.540 personel TNI, 135 personel Pemda DKI Jakarta, dan 170 personel pengamanan dalam (Pamdal).
Personel akan ditempatkan di sejumlah titik kegiatan dengan mengedepankan pelayanan, komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif dan humanis.
“Penyampaian pendapat adalah hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi,” kata Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto, mengutip CNN Indonesia.
Menurutnya, kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat adalah bentuk pelayanan untuk memastikan setiap warga dapat menjalankan hak dan aktivitasnya dengan aman. Sehingga, katanya, TNI dan Polri akan memberikan pelayanan kepada warga negara sebagai wujud bahwa negara kita adalah negara demokrasi.
Terkait dengn kemaanan warga yang lain, mengutip Kompas, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kepadatan lalu lintas, terutama di sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta Pusat. Yakni; di sekitar kawasan Istana Negara, Jl Sudirman – Thamrin, dan Gedung MPR/DPR RI Jakarta Pusat.
Untuk mengantisipasi kemacetan, pengendara dapat terlebih dahulu memantau kondisi lalu lintas, sebelum beraktifitas. Satu cara, adalah dengan memanfaatkan layanan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) yang menyediakan tayangan kondisi jalan secara langsung.
“Pengguna jalan diharapkan menyesuaikan waktu keberangkatan, memanfaatkan rute alternatif, dan menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah.*
