Negara Tanpa Wakil Presiden
Inovasi
November 15, 2026
Zachary Jonah
Aksi demosntrasi di Jogja, Rabu (11/1) dini hari. (credits: Cantrik Pustaka)
POLITIK sedang gimmick-gimmicknya. Selepas mundurnya Gibran Rakabuming karena skandal surat keterangan ijazah, maka jabatan wakil presiden pun mengalami kekosongan.
Gibran Rakabuming, yang saat ini berusia 39 tahun, menjabat sebagai wakil presiden sejak tanggal 20 Oktober 2024 hingga 12 November 2026.
Dan, wakil presiden bukan satu-satunya cara untuk memastikan kesinambungan kekuasaan. Sebab setiap negara dapat memilih cara suksesi yang berbeda, sesuai dengan sistem politik dan konstitusinya.
Cukup menarik, untuk melihat negara-begara tanpa wakil presiden, mengutip CNBC.
Yakni; Rusia, Korea Selatan, Meksiko, dan, Rwanda. Keempat negara ini bersistem Presidensial.
Lalu, Prancis, Portugal, Rumania, Ukraina, dan, Lithuania. Kelima begara ini bersistem Semi Presidensial.
Rusia, misalnya. Rusia pernah memiliki jabatan wakil presiden pada masa awal berdirinya Federasi Rusia. Namun, posisi tersebut dihapus setelah perubahan konstitusi pada 1993.
Saat ini, Rusia menunjuk perdana menteri sebagai pejabat yang dapat menjalankan sementara fungsi kepresidenan, ketika presiden tidak dapat menjalankan tugasnya.
Begitu juga dengan Korea Selatan. Tugas presiden dibantu oleh perdana menteri.
Perdana menteri berperan mengkoordinasikan kementerian dan menjalankan fungsi pemerintahan tertentu.
Pada saat terjadi kekosongan jabatan presiden setelah pemakzulan Yoon Suk-yeol, misalnya. Perdana Menteri Han Duck-soo sempat menjalankan tugas sebagai penjabat presiden, sebelum pemilu baru digelar.
Sementara Meksiko, jika terjadi kekosongan jabatan, maka konstitusi telah mengatur mekanisme penggantian yang melibatkan kongres serta pejabat pemerintahan tertentu.
Aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (28/10). (credits: Think About Za)
Sedangkan Prancis, Portugal, Rumania, Ukraina, dan Lithuania, kewenangan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri, dengan porsi kekuasaan yang berbeda-beda, di setiap negara.
Sehingga, ketiadaan wakil presiden pada sejumlah negara itu bukan berarti tidak ada jalur penggantian ketika presiden berhalangan atau terjadi kekosongan kekuasaan.
Seperti, Prancis, memberikan kewenangan sementara kepada presiden Senat ketika terjadi kekosongan jabatan presiden. Sedangkan Ukraina, perdana menteri menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, sementara presiden tetap memegang kewenangan penting, terutama dalam bidang pertahanan dan hubungan luar negeri.
Lalu, Lithuania juga memiliki mekanisme konstitusional tersendiri untuk menghadapi kekosongan jabatan presiden.
Pun Rwanda juga tidak memiliki wakil presiden. Rwanda memiliki perdana menteri yang bertugas menjalankan dan mengoordinasikan kerja pemerintahan. Sementara presiden memegang kewenangan konstitusional yang luas.
Mari melihat ke Indonesia. Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial. Sama seperti; Rusia, Korea Selatan, Meksiko, dan, Rwanda, yang telah dibicarakan sebelumnya. Hanya saja, sistem presidensial di Indonesia memiliki jabatan wakil presiden.
Indonesia, mengutip laman KPU, telah mencoba berbagai jenis sistem pemerintahan.
Yakni; Presidensial (UUD 1945) pada tahun 1945 hingga 1949, Parlementer (Konstitusi RIS) pada tahun 1949 hingga 1950, Parlementer (UUDS 1950) pada tahun 1950 hingga 1959, Presidensial pada tahun 1959 hingga 1998 (Orde Baru), dan, Presidensial (1999 hingga saat ini).
Adapun ciri-ciri Sistem Presidensial di Indonesia pada saat ini, adalah; presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu lima tahunan, presiden merangkap kepala negara dan kepala pemerintahan, dan, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Lalu, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR kecuali melalui proses impeachment yang diatur UUD, DPR dan Presiden memiliki kedudukan setara, dan, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara independen.
Adapun kelebihan dan Sistem Presidensial, dalam konteks Indonesia, adalah; stabilitas pemerintahan lebih terjaga karena presiden tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen, jalannya pemerintahan lebih efisien karena presiden tidak perlu menunggu persetujuan parlemen untuk menunjuk menteri, dan, rakyat memiliki kontrol langsung melalui pemilu presiden.
Sedangkan kekurangnnya, adalah; potensi konflik antara presiden dan parlemen jika berasal dari kubu politik berbeda, presiden memiliki kekuasaan besar yang berisiko disalahgunakan jika tidak ada pengawasan yang kuat, dan, proses pengambilan kebijakan dapat lebih lambat karena harus melewati prosedur legislatif.
Lantas, dengan kondisi saat ini yang tnapa wakil presiden, pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dijelaskan, bahwa “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden”.
Mengutip Indonesia Baik, jika wakil presiden diberhentikan atau dimakzulkan, maka proses pergantiannya akan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Setelah jabatan kosong, maka penggantinya dipilih melalui mekanisme yang telah diatur konstitusi. Prosesnya dimulai dari penentuan jadwal sidang, pengajuan dua calon oleh presiden, hingga verifikasi dokumen oleh MPR.
Selanjutnya, MPR memilih calon melalui pemungutan suara dalam Sidang Paripurna. Lalu, calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden melalui Ketetapan MPR dan mengucapkan sumpah atau janji dalam Sidang Paripurna.
Alinea ke-empat UUD 45 telah jelas menyatakan, bahwa, “… untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa …”.
Sementara itu, di luar sana, di jalanan, demonstrasi demi demonstrasi menuntut perbaikan terjadi di banyak kota di Indonesia. Dan, suara rakyat tidaklah sama dengan: political gimmick.*
