Mengapa Gubernur Jambi Tak Temui Rakyat
Daulat
November 18, 2026
Farokh Idris/Kota Jambi

Aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jambi, 28 Oktober 2026. (credits: Jambi Independent)
“Raja adil, raja disembah,
Raja lalim, raja disanggah.”
– Pepatah Melayu Jambi
AKSI demonstrasi dari berbagai elemen terus terjadi. Ini terkait dengan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani bencana Kabut Asap dan Karhutla.
Terkini, sejumlah mahasiswa Universitas Jambi (Unja) dan beberapa elemen rakyat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jambi, Rabu (11/11). Sebanyak delapan demosntran ditahan selama beberapa jam di Mapolda Jambi, dan untuk selanjutnya dibebaskan.
“Aksi demosntrasi telah berkali-kali dilakukan. Tetapi Gubernur Jambi Al Haris tidak juga menemui mahasiswa,” kata Wakil Ketua BEM Unja Tegar, mengutip Kompas.
Ini adalah bentuk dari kekecewaan.
Konsekwensi lainnya, katanya, sikap Gubernur Jambi yang tidak kunjung menemui mahasiswa justru membuat mahasiswa harus berhadapan dengan aparat kepolisian.
Dari banyak video berdurasi pendek yang beredar di media sosial, diketahui bahwa pada saar yang bersamaan, Gubernur Jambi Al Haris sedang menghadiri Turnamen Domino dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPW KKSS) Provinsi Jambi.

Aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jambi, 28 Oktober 2026. (credits: Jambi Day)
Demonstrasi masih berlanjut. Pada Senin (16/11), WALHI Jambi bersama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta Mahasiswa yang didampingi oleh Kantor Hukum Halsen Jaya Britika & Associates, menyampaikan notifikasi gugatan warga negara; Citizen Lawsuit kepada Gubernur Jambi, Al-Haris.
Notifikasi ini diberikan sebagai bentuk tuntutan atas tanggungjawab pemerintah untuk mencegah, menangani dan memulihkan dampak Kathula yang dinilai terus berulang di Provinsi Jambi.
Kajian WALHI Jambi menyebutkan, luasan Karhutla di Provinsi Jambi hingga 18 Oktober 2026 mencapai 55.530,72 hektare. Berbanding dengan data Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi yang menyebutkan warga yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) sepanjang tanggal 03 Agustus hingga 18 Oktober 2026 mencatat sebanyak 76.543 jiwa.
Berikut adalah tiga alasan, yang dirangkum dari berbagai sumber, mengapa gubernur kerap tidak menemui demosntran
Pertama, menjaga Agar Tidak Dianggap “Mengambil Alih Panggung”. Gubernur memilih untuk tidak hadir langsung dan berhadapan langsung dengan demonstran, agar tidak dianggap sebagai upaya mendistraksi atau mengambil alih panggung aspirasi para demonstran.
Kedua, faktor keamanan dan situasi yang tidak kondusif. Pertimbangan lainnya, adalah masalah factor keamanan bagi kepala daerah, dan juga kekhawatiran terhadap situasi demonstrasi yang tidak kondusif.
Ketiga, prosedur dan mekanisme audiensi yang belum terpenuhi. Pemerintah daerah terkadang menilai bahwa prosedur formal atau mekanisme audiensi yang baik, seperti perwakilan terstruktur yang masuk melalui jalur resmi, belum sepenuhnya terpenuhi pada saat aksi demonstrasi berlangsung.
Mungkin saja, ada alasan-alasan lainnya. Yang tidak diketahui publik.
Namun, patut juga dilihat cara Sri Sultan Hamengkobuwono X, yang adalah Gubernur DIY dan Sultan Yogyakarta. Ia, menemui demonstran, dengan duduk lesehan bersama, di halaman Kepatihan (Kantor Gubernur DIY).
Sri Sultan Hamengkobuwono X juga hadir di demonstrasi Reformasi di Jogja, pada tanggal 20 Mei 1998, atau sehari sebelum Soeharto lengser.
Beda tempat, beda waktu, beda budaya, beda sosok, beda karakter, beda porsi, dan, beda persoalan.
Namun, apapun alasannya, di alam demokrasi, adalah hak dari rakyat untuk memenumi pemimpinnya. Dan adalah kewajiban dari pemimpin untuk menemui rakyatnya.*
