Kolonialisme, Ekstraksi Sumber Daya, Dan Penulisan Sejarah
Hak Asasi Manusia
March 22, 2026
Zachary Jonah

Pengolahan Tembakau di Jawa, tahun 1930. (credits: Tropen Museum)
“Pada tahun 1595 M, bangsa Belanda pertama kali muncul di Jawa dan mendirikan pemukiman mereka di Bantam, di bagian barat pulau itu. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri pantai ke Madura di ujung timur, dan di sana mereka melakukan pembantaian keji terhadap penduduk setempat.” – Henry Scott Boys, “Some notes on Java and its administration by the Dutch”
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan sebanyak USD 31 triliun kekayaan Indonesia telah diekstraksi Belanda dari Indonesia selama pemerintahan kolonialnya. Menurutnya, angka itu hampir 18 kali lipat dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini, sebesar USD 1,5 triliun, atau setara dengan 144 tahun dari pengeluaran anggaran nasional.
Pernyataan ini disampaikannya pada pembukaan acara “Indo Defence Expo and Forum” di Juni 2025 lalu.
“Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan beberapa minggu yang lalu, Belanda mengambil sumber daya dari Indonesia senilai USD 31 triliun, selama kolonisasi mereka di Indonesia,” kata Prabowo, mengutip Metro TV.
Ia tidak menjelaskan secara detail terkait penelitian, penulis atau metodologi penelitian itu.
“Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang gagal berinvestasi dalam pertahanan mereka sendiri sering kehilangan otonomi mereka dan rentan terhadap penaklukan. Mereka yang tidak membela diri sering menjadi negara budak,” katanya.
Namun, Indonesia berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda selama hampir 350 tahun. Yakni dari tahun 1600-an hingga kepulauan Nusantara dinyatakan kemerdekaan pada tahun 1945. Awalnya, ekstraksi dilakukan melalui Perusahaan Hindia Timur Belanda, dan selanjutnya di bawah kendali negara formal oleh Hindia Belanda.

Screenshot bagian dari buku “Koloniale Politiek” karya JT Cremer.
“Jika saja kita dapat melindungi kekayaan kita dari Belanda saat itu, mungkin PDB per kapita kita bisa menjadi yang terbesar di dunia,” katanya, Jakarta Globe.
Sumber daya Indonesia diekstraksi selama pemerintahan kolonial Belanda, terutama rempah-rempah, seperti; pala, cengkeh dan lada. Pun juga, mengutip CNA, terdapat skema seperti “Sistem Kultivasi” cultuurstelsel yang dikenal secara lokal sebagai “tanam paksa”.
Sistem budidaya ini membuat penduduk Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman ekspor, seperti; kopi dan tebu, bukan makanan.
Sistem Kultivasi diimplementasikan dari tahun 1830 hingga 1870. Menurut sebuah studi oleh sejarawan dan ekonom Inggris Angus Maddison, kontribusi dari Indonesia berjumlah sekitar 31,5 persen dari kas negara Belanda pada tahun 1851 hingga 1870.
Meskipun, suatu saat dalam sejarah tidak dapat diulang kembali, sama serupa, pada hari ini.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan pemerintah Belanda telah menyisihkan investasi senilai USD 300 juta untuk mendukung berbagai proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Saat ini, Belanda dan Indonesia bermitra dalam perdagangan dan ekonomi. Belanda adalah investor terbesar Uni Eropa di Indonesia, dengan mencapai hampir 50 persen dari total investasi Uni Eropa.
Namun, semua orang dapat belajar dari sejarah.
Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) Republik Indonesia telah merilis buku “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” pada tanggal 14 Desember 2025 lalu. Pengerjaan buku ini dilakukan oleh 123 sejarawan, yang diketuai oleh diketuai oleh Susanto Zuhdi, guru besar Sejarah Maritim dari Universitas Indonesia.

Kepala Kala di Dataran Tinggi Dieng. (credits: Universiteit Leiden)
Program ini menghabiskan anggaran negara sekitar IDR 9 miliar. Buku ini berisi 10 jilid, yang merangkum perjalanan Indonesia dari fondasi awal Nusantara hingga Reformasi.
Menteri Kebudayaan Indonesia, Fadli Zon, mengutip Kompas, menyatakan bahwa pembaruan sejarah adalah penting, paling tidak ada tiga aspek utama dalam pembaruan catatan sejarah itu.
Ketiganya adalah; revisi atas narasi yang telah ada, penambahan materi sejarah, serta pelurusan sejarah yang memerlukan klarifikasi berdasarkan hasil kajian.
“Banyak orang selalu mengatakan sejarah itu penting, tetapi kadang-kadang kita tidak menulis sejarah,” katanya mengutip Kompas.
Meskipun setelah buku ini diluncurkan, masih tedapat perdebatan-perdebatan. Namun, ia mendorong anak muda untuk mulai menulis sejarah.
Sebab, sejarah dipandang sebagai fondasi identitas bangsa. Sayangnya, masyarakat Indonesia sejak dulu sering hanya menyampaikannya secara lisan tanpa benar-benar dituliskan.*
