Gonjang-Ganjing Musim Karhutla Di Jambi
Lingkungan & Krisis Iklim
August 15, 2026
Junus Nuh/Kota Jambi
Aksi protes koalisi NGO terhadap Karhutla/AKbut Asap di Jambi. (credits: Walhi Jambi)
KOALISI non government organization (NGO) Jambi melakukan aksi damai di Lapangan Gubernuran Telanipura, Jum’at (14/8). Aksi damai ini bertujuan untuk menanggapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sedang terjadi di Provinsi Jambi.
Koalisi NGO Jambi ini tediri dari; WALHI Jambi, Perkumpulan Hijau, Beranda Perempuan, G-Cita, Mapala Tapak Rimba, Gita Buana Club, Gema Cipta Persada, Mapala Pamsaka, Mapala Caldera dan Desk Disaster region Jambi.
Pantauan yang dilakukan oleh WALHI Jambi melalui citra satelit terdapat 1.965 hotspot dalam kurun waktu 1 Juni hingga 8 Agustus 2026 yang terdeteksi oleh empat satelit NASA, yaitu MODIS, VIIRS NOAA-20, VIIRS NOAA-21, dan VIIRS S-NPP. Dengan 535 di antaranya berada di dalam Kawasan Hutan Gambut (KHG).
“Kondisi ini mengingatkan pada pola yang pernah terjadi sebelumnya,” Oscar Anugrah, direktur Eksekutif WALHI Jambi, melalui rilis yang diterima Amira.
Berdasarkan data kebakaran WALHI Jambi, karhutla Provinsi Jambi pada tahun 2019 mencapai 166.186 hektare, dan 113.051 hektare diantaranya berada dalam kawasan ekosistem gambut, atau 68 persen karhutla pada tahun 2019 terjadi di ekosistem gambut.
Berdasrkan hasil investigasi yang dilakukan oleh koalisi NGO di Jambi pada 13 Agustus ditemukan bahwa di Desa Sungai Gelam telah terjadi kebakaran sejak tanggal 5 Agustus hingga 13 Agustus 2026, dengan luasan lahan yang terbakar telah mencapai 200 hektare.
Berdasarkan hasil investigasi, warga mulai mengeluhkan sesak napas, batuk, pilek dan sulit tidur akibat asap kebakaran. Tercatat 10 orang berobat dengan keluhan sesak napas.
Pun, hasil investigasi diketahui, bahwa satgas pemadam kebakaran memang ada, tetapi tidak selalu standby di lokasi. Terutama pada malam hari, sehingga warga terdampak harus berjaga di malam hari agar api tidak merambat.
“Keselamatan warga yang berada di dekat titik api harus jadi prioritas. Pemerintah harus menurunkan tim medis obat obatan, masker gratis dan oksigen di desa-desa terdampak,” kata Zubaidah, direktur Beranda Perempuan.*
