Ketika “Pangreh Praja” Berdemonstasi
Lifestyle
September 3, 2026
Jon Afrizal
Sekolah Hindia Belanda untuk Kepala distrik di Bengkulu, di Madiun dari tahun 1916 hingga 1919. (credits: KITLV)
Ambtenaar adalah jabatan yang menjadi impian dari bumiputera kebanyakan, kala itu. Ini karena anggapan bahwa dengan jabatan itu maka kehidupan mereka pun akan terjamin.
BATAVIA, 26 Desember 1932. Ribuan ambtenaar melakukan aksi demonstrasi di Batavia. Mereka berpakian lengkap; jas warna putih, pantalon warna putih, dan, topi helm keras seperti topi baja berwarna putih.
Para ambtenaar menuntut agar pemerintah Nederlandsch-Indie menaikkan gaji mereka, dan juga menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Mereka tercatat juga membawa poster-poster bertuliskan tuntutan. Seperti; “Pemerintahlah yang membuat pegawai-pegawai memberontak”, “Turunkan Harga”, dan “Naikkan Gaji Pegawai”. Demikian mengutip Berdikari.
Aksi demonstrasi ini berjalan tertib dan damai. Pemerintah kolonial Belanda tidak mengerahkan petugas keamanan untuk membubarkannya.
Mengutip Statistical Pocketbook 1941, tercatat sebanyak 89.163 orang ambtenaar pada akhir tahun 1928. Jumlah ini menurun menjadi 64.369 orang pada tahun 1940.
Ini adalah dampak dari Maleise (The Grest Depression) di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1929. Disebabkan dari permainan saham, yang mengakibatkan resesi ekonomi dunia. The Grest Depression terjadi selama 10 tahun, dari tahun 1929 hingga 1939.
Dan, di Hindia Belanda, telah mengganggu inkomsten (pemasukan) para pedagang Belanda. Sehingga, banyaknya pabrik yang tutup, yang pada akhirnya, penerimaan belasting (pajak) Hindia Belanda pun anjlok.
Maka, dilakukanlah kebijakan bezuinigingen (penghematan) oleh pemerintah kolonial. Yang pada akhirnya, menjadi kebijakan overcompleet (pengurangan pegawai).
Ambtenaar adalah sebutan untuk pangreh praja (pamong praja) atau pegawai negeri di era pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Ambtenaar selalu berpakaian apik. Mereka mengenakan jas berwarna putih, pantalon berwarna putih, memakai jam saku, sepatu disemir mengkilap, dan, topi helm keras berwarna putih.
Satu lagi, mereka selalu pergi menggunakan sepeda angin. Biasanya, bermerek; Gazelle, Batavus, atau Raleigh, yang diimpor dari Eropa.
Ilustrasi ambtenaar dengan sepedanya. (credits: Djaman Dahoeloe)
Pokoknya, ambtenaar adalah impian setiap anak-anak bumiputera kala itu. Dengan kondisi era kolonialisme, maka ambtenaar adalah pilihan untuk kehidupan yang terjamin.
Ong Hok Ham dalam buku berjudul “Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong” menyebutkan bahwa anak-anak bangsawan dan priayi sewaktu itu ingin menjadi pegawai negeri kolonial. Sebab mereka menginginkan kehidupan yang jelas.
Untuk golongan ini, sangat mudah untuk jadi ambtenaar. Syarat utamanya: tidak fanatik pada agama Islam.
Padahal, tugas ambtenaar adalah bekerja untuk pemerintah kolonial. Sebab, memang untuk itulah pribumi direkrut menjadi ambtenaar.
Adalah Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 hingga 1811. Ia melakukan kebijakan volkshoofden. Yakni kebijakan untuk merekrut bupati-bupati sebagai pegawainya.
Pulau Jawa, di masa itu, dibagi menjadi sembilan wilayah administratif prefektur dan 30 gewesten (kabupaten). Setiap prefektur dipimpin oleh seorang Prefek atau Landrost.
Ketika Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1811 hingga 1816, birokrasi pun dirombak. Mengutip Merdika, penerapan hak pewarisan yang dilakukan oleh bupati-bupati berlatar sosial bangsawan sebelumnya, dihapuskan di era ini.
Awalnya, pada 1818, pemerintah Kerajaan Belanda menerbitkan Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (RR) tentang pengelolaan wilayah jajahan di Hindia Belanda yang langsung di bawah kontrol Kerajaan Belanda.
Seluruh pegawai swasta warisan VOC diangkat jadi pegawai kerajaan. Mereka bekerja untuk Kerajaan Belanda, dan mendapatkan gaji bulan dari pemerintah Belanda.
Ketika dilakukan revisi RR 1854 pada tahun 1886, pemerintah kolonial membentuk Binnenlandsch Bestuur (: pemerintahan dalam negeri). Isinya adalah orang-orang Belanda dan Eropa. Mereka menempati posisi-posisi kunci, seperti; gubernur, residen, asisten residen, dan, kontrolir.
Pihak administrasi, staf, dan siswa Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi) (STOVA) di Hospitaalweg, Weltevreden, Batavia. (credits: KITLV)
Selanjutnya, dibentuklah Inlandsch Bestuur (Pangreh Praja). Mereka terdiri dari orang-orang bumiputera. Mereka berposisi sebagai; bupati, patih, wedana, dan, camat.
Dengan pola birokrasi yang mulai kompleks, pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan Hoofden School (Sekolah Khusus untuk Calon Pegawai) di Bandung, Magelang, dan Probolinggo, pada tahun 1880.
Selanjutnya, setelah lulus dari Sekolah Calon Pegawai, mereka pun disebut dengan: ambtenaar.
Ambtenaar mendapatkan gaji dari kolonial Belanda. Yang tentunya gaji yang berasal dari pajak yang dibayar inlander (rakyat), dan sumber daya alam Nusantara yang diperjualbelikan ke luar negeri.
Pada awal tahun 1900-an, gaji ambtenaar adalah sebesar NLG100 per bulan, atau sekitar IDR 943.719 pada saat ini. Sedangkan pegawai negeri Eropa mendapatkan gaji sekitar NLG150 per bulan atau IDR 1.415.577 pada saat ini.
Kemudian, kolonial Belanda mendirikan Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) pada tahun 1900. OSVIA adalah sekolah khusus bagi bumiputera untuk menjadi ambtenaar.
Para ambtenaar diperbolehkan berserikat. Mereka berhimpun dalam Vakbonden van Ambtenaren (Serikat Pekerja Pegawai Negeri).
Sedangkan di kalangan bumiputera, para pekerja di layanan publik pun berserikat. Seperti Vereeniging Inlandsch Personeel Burgerlijke Openbare Werken (VIP-BOW) untuk pekerja di Departemen Pekerjaan Umum, dan seterusnya.
Belum diketahui secara pasti, tentang apakah protes para ambtenaar di Batavia tanggal 26 Desember 1932 itu mendapatkan solusi bagi mereka.
Namun, yang jelas, ambtenar masih ada, hingga kemerdekaan Indonesia 1945. Yang kini, setelah Indonesia merdeka, pola birokrasi itu diadopsi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN)*
