PPPK Diangkat, Amankah Keuangan Pusat Dan Daerah?
Ekonomi & Bisnis
November 10, 2026
Paramitha Rajapatni
Ilustrasi pengangkatan PNS. (credits: Kepemprin/Wiki Commons/Amira).
Anggaran belanja pegawai atau ASN di Indonesia tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
PER 1 Januari 2027, pemerintah akan mengubah status bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi penuh waktu. Pun, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2027.
“Keputusan ini disepakati dalam rapat koordinasi dengan pimpinan DPR RI pada Jumat (6/11),” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengutip Antara.
Prasetyo mengatakan rapat itu bertujuan memfinalisasi kesepakatan antara DPR dan pemerintah pada Agustus lalu, yang sebelumnya mencakup pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Menurutnya, pemerintah dan DPR memutuskan bahwa kebijakan pengangkatan ini juga akan berlaku bagi berbagai profesi. Termasuk guru, dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), tenaga medis, serta personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Tetapi, ini barulah episode awalan saja.
Mengutip Investor Trust, anggaran belanja pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2026, pemerintah menganggarkan belanja pegawai pusat sebesar IDR 580,7 triliun dalam APBN 2026. Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar IDR 55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, PPPK, dan pensiunan.
Dan, dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang telah menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 dan telah resmi disahkan oleh DPR RI pada tanggal 29 September 2026 lalu, mengutip Bloomberg Technoz, alokasi anggaran belanja pegawai diproyeksikan naik ke kisaran IDR 625,24 triliun.
Mari diperbandingkan dengan realita.
Inlands Bestuur (: pangreh praja) era kolonial Belanda. (credits: Pinterest)
Memasuki dua bulan penghujung tahun anggaran 2026, mengutip Kompas, sisa anggaran belanja negara tercatat sebesar IDR 990 triliun. Di saat bersamaan, pemerintah masih harus memburu sisa target pendapatan negara sekitar IDR 600 triliun.
Sisa belanja itu mencakup sekitar 25,76 persen dari total pagu belanja negara dalam Undang-Undang APBN 2026 yang sebesar IDR 3.842,7 triliun. Sementara itu, sisa target pendapatan sekitar IDR 600 triliun itu setara dengan 19,02 persen dari total target penerimaan negara sebesar IDR 3.153,6 triliun.
Sementara itu, Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 telah resmi disahkan oleh DPR RI pada tanggal 29 September 2026.
Adapun rincian postur dan asumsi utama, mengutip Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, adalah; postur APBN 2027 yang berupa pendapatan negara (IDR 3.435,1 triliun), dan, belanja negara (IDR 4.106,3 triliun). Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat (IDR 3.371,26 triliun) dan transfer ke daerah/TKD (IDR 735 triliun).
Lalu, defisit anggaran (IDR 671,2 triliun) yang 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto/PDB), dan, pembiayaan anggaran (IDR 671,2 triliun).
Mengutip Kontan, asumsi dasar ekonomi makro Indonesia tahun 2027, adalah; pertumbuhan ekonomi (6,0 persen), laju inflasi (2,5 persen), suku bunga SBN 10 Tahun (6,9 persen), nilai tukar rupiah (IDR 17.500 per USD), Indonesian Crude Price (ICKP) (USD 75 per barel), Lifting Minyak (612.500 barel per hari), dan, lifting gas (954.000 barel setara minyak per hari).
Selain itu, fokus program kerja prioritas nasional, dimana anggaran belanja dialokasikan mendukung delapan klaster prioritas utama. Yakni; Pendidikan (IDR 824 triliun), perlindungan sosial (IDR 539,7 triliun), ketahanan pangan (IDR Rp195,3 triliun), dan, Transfer ke Daerah (TKD) (IDR Rp735 triliun).
Juga, klaster lainnya; kemandirian energi dan air, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur/perumahan/kebencanaan, ekonomi kerakyatan/desa, serta penurunan kemiskinan.
Lantas, pertanyaan utama dari seluruh pertanyaan, adalah, sampai kapan kemampuan keuangan itu.*
