Indonesia – Filipina Sepakat Adakan Patroli Bersama di Perbatasan

Achmad Wicaksana

Kedatangan dan penyambutan Presiden Jokowi di Istana Malacanang, Manila, Filipina pada Rabu (10/1). (: BPMI setpres)

PRESIDEN RI Joko Widodo tiba di Istana Malacanang, Manila, Filipina, Rabu(10/1). Kedatangannya adalah untuk bertemu Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan melakukan kerjasama bilateral di bidang politik dan keamanan, dan ekonomi. Selain juga membahas isu kawasan.

“Terimakasih atas dukungan Filipina untuk keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu,” kata Presiden Jokowi mengutip setkab.go.id.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presiden Jokowi dan Presiden Marcos Jr. sepakat untuk memperkuat kerja sama perbatasan, termasuk melalui patroli bersama. Dengan mendorong percepatan revisi Perjanjian Patroli Perbatasan (Border Patrol Agreement) dan Perjanjian Lintas Batas (Border Crossing Agreement).

Mencermati “Gender Gap” Pada Budaya Kerja Di Jepang

Perjanjian ini, katanya, juga untuk mendorong penyelesaian batas landas kontinen antar kedua negara, dan penguatan kerja sama pertahanan, termasuk pengadaan alutsista.

Selain itu, katanya, selama lima tahun terakhir volume perdagangan Indonesia – Filipina terus meningkat, Bahkan naik lebih dari 16 persen pada tahun 2022.

“Filipina adalah mitra penting ekonomi bagi Indonesia di perdagangan,” katanya.

Sebab, katanya, jika dilihat dari angka perdagangan bilateral, telah lebih dari USD 10 miliar. Dan dengan surplus berada di pihak Indonesia.

China Batasi Eksport Grafit, “Ganggu” Produksi Mobil Listrik

Kedua belah sepakat untuk terus saling membuka akses pasar baik untuk komoditas Filipina ke Indonesia maupun sebaliknya. Presiden Jokowi juga mengharapkan dukungan Filipina untuk meninjau kembali kebijakan pengamanan khusus (special safeguard measures) terhadap produk kopi Indonesia agar kebijakan itu dapat segera dicabut.

Terkait dengan isu-isu Kawasan, katanya, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya penguatan kesatuan dan sentralitas Asean. Bahwa Asean harus tetap berpegang pada prinsip hukum internasional dan menjadi positive force untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran*